Jepang dan Indonesia berada di ambang kesepakatan penting untuk bersama-sama mengembangkan kapal perang bagi TNI Angkatan Laut.
Langkah ini menurut para analis merupakan lambang pergeseran Tokyo menuju perdamaian yang lebih luas dan upaya Indonesia memperkuat pertahanan maritimnya.
Seperti dilansir South China Morning Post , Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba diharapkan untuk memajukan proyek tersebut pada Sabtu hari (11/1) selama pembicaraan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Meskipun rinciannya masih dirahasiakan, para ahli kapal berpikir bahwa desain kapal perang tersebut dapat memanfaatkan perusak canggih milik Angkatan Laut Jepang, yang diperlengkapi ulang untuk memenuhi kebutuhan operasional militer Indonesia.
Kolaborasi tersebut, kata para analis, menandakan pergeseran Tokyo menuju kemitraan yang lebih strategis dengan negara-negara Asia Tenggara yang menghadapi perdamaian teritorial dengan Beijing.
"Dalam dua atau tiga tahun terakhir, dalam strategi yang ditetapkan oleh (mantan) perdana menteri Fumio Kishida, Jepang telah berupaya untuk memperkuat aliansinya dengan negara-negara yang memiliki pemikiran sama, khususnya negara-negara di Asia Tenggara, untuk menciptakan upaya melawan potensi Tiongkok yang terus tumbuh,” kata Masayuki Masuda, direktur studi Tiongkok di Institut Studi Pertahanan Nasional di Tokyo.
Masuda kepada This Week in Asia menyebutkan bahwa kemitraan ini sejalan dengan dorongan Tokyo untuk kerja sama keamanan yang lebih kuat.
Baik Jepang maupun Indonesia memiliki perdamaian teritorial dengan Tiongkok. Sengketa Indonesia meliputi Kepulauan Natuna, di ujung terjauh Laut Cina Selatan, sementara Tokyo berpusat di Kepulauan Diaoyu di Laut Cina Timur, yang mengendalikan Jepang dan disebut sebagai Senkaku.
Pada hari Selasa (7/1), Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani mengadakan pembicaraan di Jakarta dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas kapal perang yang diusulkan.
“Sangat penting bagi Jepang untuk memperkuat hubungan di sektor pertahanan dengan Indonesia, yang memiliki rute transportasi laut penting seperti Selat Malaka,” kata Nakatani kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.
Pembahasan tentang proyek tersebut dimulai beberapa tahun lalu tetapi terhenti di bawah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo.
Larangan ekspor kapal perang buatan dalam negeri berdasarkan kebijakan perlindungan Jepang merupakan batasan lain, tetapi Jepang dan Indonesia telah mengatakan bahwa mereka akan menghindari upaya tersebut dengan mengembangkan kapal perang bersama, dengan kapal pertama diharapkan akan dibangun di kapal galangan Jepang.
“Kedua pemerintah berbicara tentang pengembangan bersama, tetapi saya tidak berpikir itu akan menjadi Pembagian 50-50,” kata Garren Mulloy, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Daito Bunka dan seorang spesialis dalam isu-isu militer.
“Untuk melakukan pengembangan bersama, Jepang membutuhkan mitra lokal. Itu adalah sesuatu yang telah berhasil dilakukan Indonesia sebelumnya dengan sistem darat bersama Turki dan dengan kapal bersama Korea Selatan,” katanya.
"Dalam banyak hal, Indonesia adalah pemimpin dunia dalam menciptakan persatuan dan ini untuk membantu membangun industri persenjataannya sendiri."
Mulloy menambahkan bahwa kolaborasi tersebut akan membantu Jepang meningkatkan kemampuan pengembangan militernya mengingat sebelumnya hal itu terbatas pada proyek skala kecil dengan mitra, seperti pengembangan helikopter perang antikapal selam dengan Inggris dan Italia.
Mulloy mengatakan kapal perang baru Indonesia tersebut dianggap sebagai aset serbaguna yang mampu menjalankan banyak peran, termasuk patroli lepas pantai dan operasi antikapal selam.
Peluncuran kapal pertama mungkin akan memakan waktu setidaknya tiga tahun lagi, mengingat diskusi antara Jakarta dan Tokyo masih dalam tahap awal. “Saya berharap pemerintah Indonesia lebih memilih kapal-kapal ini dibangun di Indonesia dan dengan sebanyak mungkin konten lokal,” imbuh Mulloy.
Indonesia telah lama berhati-hati dalam membentuk perdamaian dan menghindari ancaman negara-negara besar, namun para analis mengatakan Indonesia tidak dapat mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan Tiongkok dan meningkatnya ketegasan di Laut Cina Selatan.
0 Komentar